Rakerda Program KKB & PK Prov.Kaltim 2014 di Samarinda

sambutan wakil gubernur kaltim

Dr.dr.Abidinsyah Siregar,M.Kes. Deputi Bidang ADPIN BKKBN

Samarinda -  H.Mukmin Faisal selaku Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur secara resmi membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 di Samarinda (3-4/3). Acara pembukaan diselengarakan di Ruang Serbaguna Kantor Gubernur Kalimantan Timur Jl.Gajah Mada Samarinda berlangsung lancar dihadiri oleh utusan walikota/bupati se Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara serta SKPD Keluarga Berencana & Keluarga Sejahtera se Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Dalam sambutan dan pengarahannya, Dr. dr. Abidinsyah Siregar, M.Kes selaku Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan & Informasi (ADPIN) BKKBN menyampaikan bahwa tema Rakerda kali ini adalah Pemantapan Pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Tahun 2014 dalam rangpa menuju pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 dan MDGs 2015. Selanjutnya beliau juga menyampaikan tujuan pertemuan ini adalah yaitu mewujudkan komitmen kebijakan dan strategi untuk memenuhi sasaran RKP 2014 dan penguatan kebijakan-kebijakan dalam perumusan rencana strategis (Renstra) 2015-2019.

Kemudian juga disampaikan bahwa kependudukan, keluraga berencana dan pembangunan keluarga merupakan program yang strategis untuk meningkatkan kesejahteraan generasi sekarang dan generasi mendatang. Pembangunan yang berkelanjutan sulit dicapai jika berbagai sasaran program kependudukan, keluarga berencana dan pembanguan keluarga tidak tercapai dan kondisi dinamika kependudukan tidak diintegrasikan dan dijadikan acuan oleh berbagai sektor pembangunan.

Lanjut beliau lagi bahwa bagaimanapun tingginya pembangunan ekonomi tidak akan berdampak banyak untuk kesejahteraan penduduk jika pertumbuhan penduduk tidak terkendali dan berbagai ketimpangan yang ada di masyarakat tidak menjadi perhatian. Oleh karena itu grand design pembangunan kependudukan harus dijadikan acuan oleh seluruh sektor pembangunan dan daerah, serta program KKB dan PK harus tetap dijadikan prioritas pembangunan nasional Indonesia, dengan menjadikan isu kependudukan sebagai arus utama (mainstream) pembangunan.

Sedangkan Wakil Gubernur dalam sambutan pengarahannya menyampaikan bahwa agar kepala daerah (bupati/walikota) yang belum mempunyai SKPD KB, untuk membentuk kelembagaan (SKPD) Keluarga Berencana dalam rangka Pemantapan Pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Tahun 2014 dalam rangpa menuju pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 dan MDGs 2015. Beliau juga menghimbau untuk tetap terus memperkuat lini lapangan, sebab itu yang langsung akses ke masyarakat.

Adapun materi-materi yang disampaikan dibahas dalam rakerda adalah Advokasi Penguatan Kelembagaan KB dan Pemantauan Mekanisme Operasional Lini Lapangan; Strategi Operasional Pelajanan KB-JKN2; Kebijakan BPJS dalam mendukung pelaksanaan Program KB; Sosialisasi Hasil Mini Survey dan Survey RPJMN 2013;  Evaluasi Program dan Anggaran KKB TA 2013 dan Rencana kegiatan operasional pencapaian sasaran kinerja prov.Kaltim tahun 2014.(ay.1)